Melewati satu tahun silam Taliban menduduki wilayah Afghanistan, tepatnya pada 15/08/2021. Setelah melewati beberapa waktu, terlihat bahwa kondisi Afghanistan sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari sisi fiskal Afghanistan dimana pada tahun 2020-2021 sebesar 75 persen anggaran belanja berasal dari bantuan asing. Bahkan, beberapa waktu silam, Taliban membayar gaji sebanyak 40.000 pegawai sektor publik dengan gandum hasil sumbangan dari negara lain, alih-alih dengan uang tunai.
Salah satu faktor yang menyebabkan terhimpitnya perekonomian Taliban adalah terblokirnya aset dan dana Afghanistan. Gubernur bank sentral Ajmal Ahmady mengatakan bahwa Da Afghanistan Bank (DAB) memiliki cadangan sekitar US$ 9 miliar (Rp 129 triliun), tetapi sebagian besar aset itu disimpan di luar negeri dan di luar jangkauan Taliban.
AS dan negara-negara NATO mengkhawatirkan bahwa upaya Taliban untuk bertransformasi dari kelompok gerilyawan pemberontak menjadi badan administrasi dapat memicu perekonomian yang terus memburuk dan mendorong banyak warga Afghanistan melarikan diri keluar negeri. Dana Moneter Internasional memberikan sinyal PDB negara ini dapat terkontraksi hingga 30 persen. Bahkan, Swedia dan Pakistan telah mendengungkan bahwa krisis ekonomi di Afghanistan telah mengarah menuju bencana kemanusiaan. Pasalnya, pada saat ini mereka tak hanya terguncang dari sisi ekonomi saja, melainkan aspek multidimensi lain yang juga ikut terguncang.
- Krisis Pangan Akut
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan, Martin Griffiths, mengatakan bahwa hampir 19 juta penduduk Afghanistan menghadapi kelangkaan pangan akut dan 6 juta orang diantaranya berisiko mengalami kelaparan parah.
- Keruntuhan Birokrasi dan Ancaman Teror
Sejak Taliban berkuasa, situasi keamanan sangat terancam. Berbagai serangan para teroris ISIS-Khorasan meningkat. Bahkan, lebih dari 120 ribu warga Afghanistan meninggalkan negaranya sendiri.
- Terbatasnya Kebebasan Perempuan
Setelah Taliban berkuasa, serangkaian aturan dan keputusan resmi diciptakan dengan ketat. Peraturan ini nyatanya sangat membatasi hak-hak perempuan di Afghanistan. Beberapa aturannya seperti, pembawa acara perempuan di TV diperintahkan untuk bercadar, pelarangan sekolah menengah untuk siswi, larangan bepergian bagi perempuan hingga kampanye wajib bercadar.
Sumber :
KANDANK ILMU 