ECONOMIC ANALYSIS #2: KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA

Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seringkali menjadi pusat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang tak terkecuali negara Indonesia. Pembangunan di Indonesia selama kurun waktu yang panjang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang baik terutama dalam bidang infrasturktur, namun disamping peningkatan dalam pembangunan juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu terdapat ketimpangan yang sangat berarti antar daerah misalkan dalam hal pendapatan. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Supriyantoro, 2005).

Ketimpangan memang tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikurangi jumlahnya, oleh karena itu pemerintah Indonesia didesak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada. Oxfam Indonesia dan INFID mengungkapkan bahwa kesenjangan antara segelintir orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih lebar. Kebijakan pajak dan intervensi pemerintah diyakini ampuh untuk menekannya. Menurut Laporan terbaru dari LSM Oxfam dan forum LSM internasional untuk pengembangan Indonesia INFID menyatakan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 40% menjadi 8% sejak tahun 2000, tetapi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata.

Penyebab ketimpangan di Indonesia:

Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi
Political capture yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka
Ketidaksetaraan gender
Upah murah yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan
Ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrstruktur
Sistem perpajakan yang gagal memanikan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan

Laporan Oxfam dan INFID, berjudul “Menuju Indonesia yang lebih setara”, menggunakan koefisien Gini (Gini Ratio) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini diukur berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa, dan non-jasa.

Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan itu.

Budi Kuncoro, country director Oxfam di Indonesia, mengatakan ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Seminar Menuju Indonesia yang Lebih Setara (23/02/2017), menyatakan bahwa kunci untuk mempersempit kesenjangan ialah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif.

Semakin tinggi pendapatan seseorang, tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak.

Di Indonesia ketimpangan pendapatan bisa dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh beberapa individu. Menurut pemaparan yang ada, disebutkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh orang-orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini jelas terbukti bahwa terjadi ketimpangan pendapatan antar individu kaya dan miskin. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Hal ini juga telah dilaporkan dalam survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse pada Januari 2017. Menurut survei tersebut, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.

xmjyel2lknjcsv5qsqzl