HIV AIDS dalam Perspektif Ekonomi

By : Research Division

Definisi HIV/AIDS

Menurut Marx, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus- virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya. Virusnya disebut Human Immunodeficiency Virus (HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut (Marx, 1982).

Kondisi HIV/AIDS di Indonesia

HIV/AIDS sudah lama menjadi penyakit yang “mengerikan” bagi setiap orang, pasalnya, dari tahun ke tahun jumlah penderita penyakit ini (ODHA) selalu meningkat. Berdasarkan data yang dilansir dari laman Kementrian Kesehatan, jumlah kasus HIV yang dilaporkan terus meningkat setiap tahun, sementara jumlah AIDS relatif stabil. Jumlah kumulatif infeksi HIV di Indonesia yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa (47% dari estimasi ODHA jumlah orang dengan HIV AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa) dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun dan 20-24 tahun. Adapun provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta (55.099), diikuti Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan Jawa Tengah (24.757). Data Kementerian Kesehatan tahun 2017 mencatat dari 48.300 kasus HIV positif yang ditemukan, tercatat sebanyak 9.280 kasus AIDS. Sementara data triwulan II tahun 2018 mencatat dari 21.336 kasus HIV positif, tercatat sebanyak 6.162 kasus AIDS. Adapun jumlah kumulatif kasus AIDS sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 1987 sampai dengan Juni 2018 tercatat sebanyak 108.829 kasus.

Pengaruh terhadap sektor ekonomi 

  1. Implikasi pada tingkat rumah tangga

Implikasi yang paling berdampak langsung bagi rumah tangga tersebut tentunya ialah biaya untuk pengobatan medis dan kerugian pendapatan rumah tangga jika terdapat anggota keluarga dewasa yang meninggal dini karena HIV/AIDS. Dampak-dampak tersebut diperparah juga dengan adanya stigma dan diskrimasi yang menyebabkan pada kerugian ekonomi, tidak memadainya komunitas dan dukungan keluarga besar, dan akses yang tidak memadai ke perawatan.

Karena terdapat dampak yang serius bagi rumah tangga, biasanya mereka akan mengatasinya dengan hal-hal berikut:

  • Mengurangi tabungan, menjual aset, atau dengan meminjam kepada pihak lain,
  • Mengurangi konsumsi barang-barang penting, termasuk makanan,
  • Keluar dari sekolah,
  • Mengurangi konsumsi perawatan kesehatan penting lainnya,
  • Meningkatkan jumlah anggota yang bergabung dalam angkatan kerja untuk menambah pendapatan yang menurun.

Siregar et al. dalam hasil studinya memperlihatkan bahwa rata-rata total biaya pengobatan per pasien HIV dengan menggunakan ART (antiretroviral treatment) di Indonesia adalah berkisar antara $1699 – $2346 tergantung dari stadium penyakitnya (diukur berdasarkan jumlah sel CD4 pasien) per 24 bulan awal. (Siregar et al., 2015)

  1. Implikasi pada tingkat perusahaan
  • Meningkatnya biaya produksi perusahaan (labor cost) sehingga mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan capitalnya
  • Mempengaruhi permintaan dan penawaran produk perusahaan.
  1. Implikasi pada tingkat nasional
  • Mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerja di negara tersebut
  • Menambah pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan dan pencegahan HIV AIDS
  • Berkurangnya jumlah investasi langsung karena adanya ketakutan investor-investor akan tingkat HIV yang tinggi di negara tersebut.
  • Berkurangnya kemampuan dalam menyerap atau membuat teknologi baru karena menurunnya tingkat kualitas manusia.

 

Cost-benefit analysis dalam kebijakan HIV/AIDS

Dalam merancang suatu kebijakan yang tepat, menjadi suatu keharusan bahwa kebijakan perlu diarahkan kepada masalah-masalah yang mendasar. Artinya, suatu rancangan kebijakan tak hanya mempertimbangkan keuntungannya saja, akan tetapi hal-hal yang tak terduga –termasuk efek samping dari suatu kebijakan- perlu dipertimbangkan juga. Dalam hal ini, ilmu ekonomi memberikan dasar-dasar penting dalam pembuatan kebijakan. Contohnya cost-benefit dan cost-effectiveness analyses, yang membandingkan manfaat kebijakan dengan biaya peluangnya (opportunity cost), merupakan metode standar yang digunakan para ekonom untuk mengevaluasi opsi-opsi kebijakan alternatif. Berikut contoh-contoh penggunaan dasar dari cost-benefit analysis dalam mengevaluasi kebijakan mengenai wabah HIV AIDS. (Mahal & Rao, 2005)

Contoh pertama berkaitan dengan kasus berbagi alat suntik di antara pengguna narkoba. Untuk mengurangi penularan HIV melalui kasus ini, sebagian pembuat kebijakan mungkin akan menyarankan untuk melarang penanaman dan kepemilikan opium/heroin. Apabila kita lihat dari sisi ekonomi (supply demand analysis) pelarangan ini akan menyebabkan harga opium/heroin melonjak tinggi. Akibatnya, pengguna narkoba yang biasanya menggunakannya dengan merokok (smokers of drugs) beralih menjadi pengguna narkoba suntikan (injecting drug users) karena dirasa lebih menguntungkan (lebih mudah “naik”), sehingga penggunaan narkoba melalui suntikan menjadi meningkat. Selain itu, pelarangan ini juga menyebabkan pengguna narkoba saling berbagi suntikan (tidak semua orang membawa suntikannya sendiri) sebagai cara untuk mengurangi risiko dicurigai membawa narkoba. Dan akibat pelarangan ini juga pengguna narkoba akan tetap berada dalam “underground” sehingga informasi-informasi mengenai pencegahan HIV tidak mereka dapatkan. Pada akhirnya, kebijakan ini malah akan menghasilkan hasil yang sebaliknya.

Selanjutnya, contoh berikutnya berkaitan dengan industri seks, yang menjadi salah satu tempat berkembangnya penularan HIV AIDS. Sebagian pembuat kebijakan akan menyarankan untuk mengisolasi/memenjarakan pekerja seks komersial (PSK) yang positif HIV. Awalnya, kebijakan ini mungkin dinilai tepat karena mencegah penularan di antara pekerja dan pelanggan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa supply pekerja seks tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat terkait, yang mana seringkali kemiskinan ekstrem mendorong perempuan untuk bergabung dengan industri seks, sedangkan demand-nya bergantung pada kemampuan pelanggan dalam membayar jasa pekerja seks tersebut. Sehingga, meski PSK yang positif HIV diisolasi dan dengan masih adanya pemintaan dalam industri ini, akan tetap mendorong adanya pekerja-pekerja baru yang datang untuk memenuhi permintaan industri tersebut, dan mungkin akan tetap memunculkan penularan HIV di industri tersebut.

            Dari contoh-contoh di atas, bukan berarti bahwa ilmu ekonomi memberikan penjelasan secara lengkap mengenai keputusan individu dalam kasus-kasus di atas. Akan tetapi, ilmu ekonomi memberikan pendekatan kepada para pemangku kebijakan untuk memahami mekanisme hasil-hasil yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terimplemetasikan dengan baik dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan lainnya.

 

Kebijakan HIV AIDS di Bandung

            Di Bandung, intervensi terhadap HIV AIDS dilakukan oleh berbagai lembaga/organisasi/komunitas, namun tetap berada di bawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Program yang dilaksanakan oleh KPA beserta komunitas lainnya, antara lain, Pendistribusian Kondom, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) berbasis agama, layanan mobile VCT (Voluntary Counselling and Testing), dan layanan STI (Sexual Transmitted Infections).

            Pada program Pendistribusian Kondom, KPA membagikan kondom 10 – 15 kali dalam satu bulan di titik (hotspot) yang berbeda-beda. Jumlah dan frekuensi pembagian kondom di tiap hotspot tentunya berbeda-beda, tergantung dari jumlah PSK dan pelanggan dalam hotspot tersebut. Selanjutnya, pada program KIE berbasis agama, KPA melakukan pelatihan sekitar setahun sekali di berbagai distrik di Bandung. Tiap distrik, terdapat 3 orang yang diberikan pelatihan oleh KPA, yaitu satu ulama setempat, satu ulama dari MUI, dan satu tokoh masyarakat. Setelah pelatihan, tiap orang tersebut memberikan informasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS melalui berbagai kegiatan mereka, seperti pengajian, dll. Dalam program layanan mobile VCT, tim pelaksana melakukan kunjungan ke berbagai hotspot di Bandung (rumah bordil, salon pijat, spa, tempat karaoke, dll), mereka melakukan berbagai tahap pelayanan, mulai dari konseling hingga melakukan cek darah pada pasien-pasiennya. Terakhir, yaitu program layanan STI, pada program ini, pasien beresiko tinggi (PSK, LGBT, dll) mendatangi klinik untuk melakukan tes STI, mulai dari tahap pre-test, STIs test hingga  post-test konseling.

            Pada tahun 2015, terdapat 21.536 kondom yang telah didistribusikan kepada 61 hotspot di Bandung. Dalam mobile VCT, terdapat 407 PSK yang diuji oleh tim, hasilnya terdapat 25 kasus HIV positif. Pada KIE berbasis agama, 60 masjid dan 1.200 pengunjung tercapai. Layanan STI di klinik dilakukan dengan total terdapat 677 pasien berisiko tinggi berkunjung, ternyata 76% di antaranya memiliki STI positif.

            Keempat kebijakan intervensi ini memiliki total biaya tahunan dan biaya per unit (menggunakan nilai tukar tahun 2015) yang beragam.  Untuk program distribusi kondom, biaya pertahunnya adalah sekitar US$57,000 dan sekitar US$0.47 per unit distribusinya, layanan STI sebesar US$6,000 per tahun dan US$ 6.88 per kunjungan pasien beresiko tinggi, mobile VCT sebesar US$3,000 per tahun dan US$7.27 per PSK yang diuji, dan KIE berbasis agama sebesar US$2,000 per tahun, dan US$1.64 per pengunjung yang tercapai. (Kemper, Siregar, Tromp, & Baltussen, 2015).

 

References 

Marx, J. (1982). New Disease Baffles Medical Community. Science, 217(4560), 618-621. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1688901

Kementrian Kesehatan (2018). Hari AIDS Sedunia, Momen STOP Penularan HIV: Saya Berani, Saya Sehat. Retrieved from http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html

Kementrian Kesehatan (2018). Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV.

Kemper, S., Siregar, A. Y. M., Tromp, N., & Baltussen, R. (2015). Comparative Cost Analysis of Four Interventions to Prevent HIV Transmission in Bandung , Indonesia, 49(3), 236–242.

Mahal, A., & Rao, B. (2005). HIV / AIDS epidemic in India : An economic perspective, 582–600.

Siregar, A. Y. M., Tromp, N., Komarudin, D., Wisaksana, R., Crevel, R. Van, Ven, A. Van Der, & Baltussen, R. (2015). Costs of HIV / AIDS treatment in Indonesia by time of treatment and stage of disease. BMC Health Services Research, 1–12. https://doi.org/10.1186/s12913-015-1098-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s