Hasil Tim Riset 1
“Indonesia Ingin Meminjamkan Dana Kepada IMF”
Hasil Tim Riset 2
“Goldman Sachs : Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, dan Turkey (MIST) Menggeser Brazil, Russia, China, dan Afrika Selatan (BRICS) Dalam Perspektif Indonesia”
Hasil Tim Riset 3
“Demo Buruh : Efisiensi Perusahaan vs Kesejahteraan Buruh”
By Research and Development HIMA ESP FE UNPAD 2012/2013
Sistem Ekonomi Pancasila
Rani Nurfaidah
Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD
Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap negara tentunya memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Dimulai dari Amerika Serikat yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Pertumbuhan ekonomi negara ini kokoh di permukaannya, pengangguran dan inflasi rendah, dan defisit perdagangan yang rendah (berarti AS membeli lebih banyak barang dari negara lain daripada menjual). Ekonomi AS ialah salah satu yang terpenting di dunia. Banyak negara telah menjadikan dolar AS sebagai tolok ukur mata uangnya, artinya berharga atau tidaknya mata uang mereka ditentukan oleh dolar. Sejumlah negara menggunakan dolar sebagai mata uangnya. Bursa saham AS dipandang sebagai indikator ekonomi dunia. Negara ini memiliki banyak sumber daya mineral, seperti emas, minyak, batu bara dan endapan uranium. Pertanian membuat negara ini berada di antara produsen utama, antara lain, jagung, gandum, gula dan tembakau. AS memproduksi mobil, pesawat terbang dan benda elektronik. Sekitar 3/4 penduduk AS bekerja di industri jasa.
Kemudian Cina dengan ekonomi sosialisnya dimana para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengijinkan perusahaan skala kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi. Kearah ini pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabunggan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, dan membolehkan usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pemerintah RRC tidak suka menekankan kesamarataan saat mulai membangun ekonominya, sebaliknya pemerintah menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi, untuk itu mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones, SEZ) di mana hukum investasi direnggangkan untuk menarik modal asing.
Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu system ekonomi Kerakyatan atau sistem ekonomi Kerakyatan dimana di dalamnya terdapat Demokrasi Ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sstem ekonomi Pancasila itu sendiri yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga -lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, serta fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Mengacu kepada sistem ekonomi Pancasila itu sendiri ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi mengenai beberapa hal terutama mengenai kesejahteraan rakyat yang sangat ditekankan pada poin-poin di atas. Paradigma kesejahteraan rakyat memang sangat perlu diperdebatkan oleh siapa saja terutama pejabat yang bertugas memikirkan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya-upaya ke arah itu selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.
Peranan Indonesia Sebagai Pemimpin ASEAN
Andini Pratiwi
Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD
ASEAN merupakan kerja sama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di Asia Tenggara. Kerja sama yang terjalalin yaitu dalam bidang politik , ekonomi , sosial , budaya , dan pelatihan militer.
Selama lebih dari empat dekade semenjak dicetuskannya Deklarasi Bangkok, ASEAN telah menjelma menjadi kekuatan regional yang terbesar kedua di dunia setelah Uni Afrika. Dalam perjalanannya, ASEAN terus berevolusi seiring dinamika perkembangan global.
Banyak hal yang telah dilakukan ASEAN, seperti mengoptimalisasikan kerja sama dengan PBB dan organisasi Internasional lainnya bagi membantu negara-negara anggota ASEAN yang sedang mengalami kesulitan dalam berbagai bidang. Contohnya saat penanganan bantuan kepada Myanmar pasca terjadinya Cyclone Nargis tahun 2008. Kerjasama tersebut saat ini bahkan menjadi sebuah model bagi upaya dalam penanggulangan bencana, dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kemitraan yang lebih baik.
Pada ASEAN 2011 ini, Indonesia terpilih untuk memimpin ASEAN. Kepemimpinan Indonesia ini lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Seharusnya Indonesia memimpin ASEAN pada tahun 2013. Ini dikarenakan karena Indonesia mempunyai peranan penting dan menetukan di ASEAN, contohnya Indonesia memiliki inisiatif untuk menghentikan perselisihan antara Negara Thailand dan Kamboja dalam masalah batas wilayah antar kedua negara. Indonesia sendiri memiliki motivasi bahwa ASEAN akan terus berkembang dan berinovasi dalam dunia Internasional serta memiliki peran aktif di dunia Internasional agar nama ASEAN terangkat di mata Internasional.
Asia mempunyai peranan penting dalam beberapa tahun terakhir, karena banyak negara-negara di Asia mampu bangkit dari krisis ekonomi global. Dan pencapaian-pencapain yang gemilang dalam hal ekonomi yang sangat berpengaruh dalam dunia Internasional, seperti Negara China pertumbuhan rata-rata ekonomi China lebih dari 10% (jauh melampaui pertumbuhan ekonomi dunia). Ini membawa China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terdashyat di abad ini. China saat ini menduduki posisi ke-2 dalam jumlah ekspornya dan urutan ke-3 dari jumlah impor.Negara-negara anggota ASEAN pun memiliki perekonomian yang cukup stabil dalam menghadapi krisis keuangan global pada beberapa tahun ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup stabil menghadapi resesi global. Oleh karena itu Indonesia ingin menghidupkan kembali kerja sama ASEAN dengan Negara macan Asia seperi China , Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia meyakini dengan menghidupkan kembali kerja sama dengan negara-negara tersebut, negara-negara anggota ASEAN akan sangat terbantu dalam bidang ekonomi.
Indonesia sebagai pemimpin ASEAN saat ini, ingin melakukan kerja sama yaitu seperti ASEAN Economic Community (AEC). Pilar ini amat penting karena pada saatnya nanti, peredaran barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas dalam kawasan ini. Kondisi ini tentunya menyiratkan persaingan yang secara bersamaan memberikan peluang bagi seluruh negara ASEAN dengan porsi yang imbang. Lalu ASEAN Socio Cultural Community menjadi pilar yang terus diupayakan oleh ASEAN. Kedepannya, Indonesia menginginkan ASEAN untuk menjadi solusi terhadap masalah-masalah global.
Indonesia memiliki peranan penting di ASEAN namun peran itu kurang bisa dioptimalkan dan membuat Indonesia rugi. Banyak hal di ASEAN yang ditentukan oleh Indonesia, namun In donesia sendiri memiliki kekurangan dalam berbagai hal dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya. Seperti dalam hal inovasi teknologi otomotif yang masih kurang dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya ataupun pemanfaatan sumber daya alam yang masih terhambat serta pengelolaan pariwisata yang masih lambat dibandingkan Negara Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Namun, Indonesia berharap bisa menjadi pemimpin ASEAN yang membawa pengaruh positif dan menjadikan negara-negara ASEAN diperhitungkan dalam dunia Internasional serta seluruh kerja sama yang terjalin dapat menghasilkan bentuk kerja nyata bagi pembangunan ASEAN.
Rini Oktapiani
Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD
Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan melihat tentang banyaknya wacana BANK INDONESIA perihal redenominasi terhadap rupiah.Banyak pihak-pihak yang pro dan kontra perihal masalah ini, namun banyak pihak yang belum memahami perihal redenominasi tersebut dan apa pengaruh redenominasi tersebut baik dari segi positif maupun dari segi negatifnya. Menurut Gubernur Bank Indonesia terbaru Darmin Nasution Redenominasi adalah penyederhanaan penyebutan satuan harga maupun nilai mata uang. Artinya pecahan mata uang di sederhanakan tanpa mengurangi nilai dari mata uang tersebut. Misalnya Rp.10.000 menjadi Rp.10, Rp.1000 menjadi Rp.1 dan seterusnya, tetapi nilai mata uang sebelum dan sesudah redenominasi itu nilainya tetap sama. Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia lebih tepatnya Redenominasi Rupiah adalah pemotongan mata uang menjadi lebih kecil tanpa merubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin lemah dengan kata lain harga produk dan jasa harus di tuliskan denagn jumlah yang lebih besar,ketika angka-angka ini semakin membesar mereka dapat mempengaruhi transaksi harian karena resiko dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh jumlah uang lembaran yang harus dibawa atau karena resiko psikologi manusia yang tidak efektif perhitungan angka dalam jumlah yang besar,maka pihak yang berwewenang dapat menangani masalah ini dengan redenominasi.
Rani Nurfaidah
Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD
Ekonomi adalah aspek terpenting dari suatu negara. Maju mundurnya suatu negara dilihat dari sisi ekonominya. Ekonomi pula yang menjadi tolak ukur pembangunan dan kesejahteraan di suatu negara. Mengapa ekonomi menjadi amat sangat penting dalam suatu negara? Kata “Ekonomi” biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan memang tidak pernah lepas dari kegiatan kita. Semua yang kita lakukan mulai dari membuka mata sampai menutup mata lagi adalah termasuk kegiatan ekonomi. Seseorang yang mampu mengelola perekonomiannya dengan baik, akan dipandang oleh orang lain karena kemampuan pengelolaannya itu. Begitupun dengan suatu negara, suatu negara akan dipandang oleh negara lain melalui perekonomiannya. Lantas bagaimana dengan perekonomian Indonesia sendiri?
Perekonomian Indonesia pernah mengalami masa jatuh bangun dari awal proklamasi hingga zaman reformasi seperti sekarang ini. Berbagai strategi-strategi telah diterapkan oleh para menteri-menteri perekonomian guna membangun perekonomian Indonesia yang kokoh. Puncaknya, Indonesia mengalami kemerosotan yang dramatis pada masa krisis ekonomi yang menyebabkan angka inflasi yang meningkat begitu pesatnya pada akhir era orde baru. Angka pengangguran meningkat pesat yang menyebabkan kemiskinan bertambah pesat pula. Namun, seiring bergantinya era menjadi era reformasi perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit menunjukkan perbaikan.
Pada tahun 2009, Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) memprediksikan bahwa perekonomian Asia akan meningkat 6,6 persen dengan Indonesia sebagai motor penggeraknya. Ini memberikan optimisme dan motivasi tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya dan Asia pada umumya. Namun, hal ini tersandung oleh krisis global yang dialami negara adidaya Amerika Serikat. Krisis global ini memberikan dampak yang hebat pada perekonomian negara-negara di dunia. Krisis global ini juga memberikan efek yang buruk pada negara-negara penggerak ekonomi lainnya seperti di Eropa dan Timur –Tengah. Para investor lebih berhati-hati untuk berinvestasi di negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi. Sedikit demi sedikit para investor melirik Asia untuk berinvestasi terutama RRC dan Indonesia.
Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara, bahkan dunia yang mampu bertahan dari krisis ekonomi. Berdasarkan laporan dari World Economic Outlook yang diterbitkan IMF, Indonesia diperkirakan mampu meraih pertumbuhan ekonomi positif dengan kisaran angka 4,8 persen. Perkiraan yang lebih optimis dikeluarkan oleh Consensus Economic Inc yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen pada tahun 2010. Perekonomian Indonesia tahun ini tumbuh positif dari kontribusi sektor-sektor ekonomi berbasis domestik, yaitu sektor pertanian, komunikasi, konstruksi, perdagangan dan transportasi. Pada tahun 2010, perekonomian nasional diuntungkan dengan perbaikan kinerja ekonomi kawasan Asia dan beberapa negara mitra dagang RI sehingga kinerja perdagangan luar negeri Indonesia diperkirakan juga mengalami perbaikan. Perekonomian nasional tahun 2010 juga didukung oleh indeks keyakinan konsumen yang mengalami peningkatan ditambah dengan investasi dalam negeri yang juga mengalami perbaikan.
Pemerintah SBY-Boediono sedang menyusun kabinet baru dan pada saat baru terbentuk, kabinet baru ini diganggu dengan skandal Bank Century. Para pelaku ekonomi di Indonesia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya berharap terlalu banyak pada pemerintah, mereka cenderung mencari peluang sendiri demi kepentingan bisnisnya. Para ahli yakin krisis politik yang saat ini mulai mengganggu legitimasi pemerintah SBY tidak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Para investor melihat krisis politik itu hanya terjadi pada tataran elite politik dan tidak akan sampai ke tingkat bawah.
Hal yang harus menjadi perhatian justru perilaku investor yang kemungkinan besar akan menanamkan modalnya di Indonesia melalui bursa saham. Kinerja ekonomi Indonesia yang positif mengundang aliran dana investasi dari luar negeri. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah harus melakukan terobosan agar aliran dana di sektor keuangan bisa dipergunakan untuk mendanai sektor riil.
Beberapa sektor riil yang patut mendapat perhatian pada tahun 2010 adalah pembangunan infrastruktur dan industri padat karya. Dua sektor ini berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. Masalah pengangguran dan kemiskinan bisa diatasi dengan perbaikan di dua sektor ini. Jika itu yang terjadi, maka perbaikan indikator ekonomi Indonesia di tahun 2010 akan menjelma menjadi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Kandank Ilmu Team
Agus Suhery Sinaga
Mahasiswa S1 IESP FE UNPAD
Turnamen olahraga tingkat dunia, seperti piala dunia sepak bola dan olimpiade, dalam beberapa dasawarsa terakhir tidak lagi sekadar peristiwa akbar olahraga, tetapi juga telah menjadi ajang bisnis multimiliar dollar bagi tuan rumah. Bukan hanya terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, tetapi juga ”boom” ekonomi yang dihasilkannya, baik dari turisme maupun penjualan berbagai macam cendera mata yang tidak selalu terkait dengan pesta olahraga tersebut. Karena itu, penyelenggaraan pesta olahraga akbar semacam piala dunia dalam perspektif negara penyelenggara hampir tidak lagi murni terkait dengan olahraga itu sendiri. Sebaliknya, justru lebih didasarkan pertimbangan ekonomi dan politik.
Maka pertanyaannya: Apa makna ekonomi politik Piala Dunia 2010 bagi tuan rumah Afrika Selatan? Pertanyaan yang tidak mudah dijawab; karena untuk melihat dampak pastinya, orang mesti menunggu beberapa tahun setelah selesainya turnamen sepak bola terbesar di jagat raya ini. Meski demikian, orang bisa mulai menghitung-hitung manfaat (atau sebaliknya mudarat) ekonomi dan politik Piala Dunia 2010 bagi Afrika Selatan.
Tidak ragu lagi, Afrika Selatan merupakan negara emerging economy terkemuka di Benua Afrika Hitam. Dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 495,1 miliar dollar AS dan PDB per kapita 10.100 dollar AS, Afrika Selatan termasuk salah satu negara G-20. Dalam beberapa kali kunjungan ke Afrika Selatan sepanjang dasawarsa 2000-an, saya menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat negara ini. Tetapi terkait dengan krisis ekonomi global, sejak akhir 2008 ekonomi Afrika Selatan menciut sebesar 1,8 persen, dan 6,4 persen pada kuartal pertama 2009; dan pertumbuhan PDB negatif 0,3 persen. Tak heran kalau Presiden Jacob Zuma menyatakan, ”Kami telah memasuki masa resesi.” Terlepas dari penciutan ekonomi itu, Afrika Selatan dengan sumber daya alam melimpah, sistem keuangan yang mapan, infrastruktur modern, transportasi dan telekomunikasi yang maju dapat membuat orang secara instan bergumam; berada di Afrika Selatan seolah tengah di Eropa Barat saja.
Namun, ini juga tidak menutup kenyataan banyaknya wilayah kumuh yang dikenal sebagai ”township”, di mana penduduk miskin kota yang umumnya kulit hitam hidup berjejal-jejal. Ketika menyaksikan township di pinggiran jalan Bandara Cape Town, misalnya, saya melihat sisi lain kehidupan ekonomi dan sosial Afrika Selatan yang tidak menggembirakan. Dari sudut ini, sisi lain Afrika Selatan di tengah pesta akbar Piala Dunia terlihat menyedihkan. Afrika Selatan memiliki tingkat pengangguran 25,1 persen (kuartal pertama 2010) dan sekitar seperempat bagian dari total penduduk 49,32 juta hidup dari santunan sosial negara. Dan sekitar 50 persen penduduk hidup masih di bawah garis kemiskinan, sementara bagian masyarakat terkaya berhasil meningkatkan pendapatan tahunan mereka lebih dari 50 persen.
Apakah ada janji dan manfaat Piala Dunia 2010 bagi penduduk township yang miskin dan menganggur di sejumlah kota di Afrika Selatan? Yang jelas, banyak di antara mereka tergusur dari permukiman liar (township); mereka yang berdagang asongan di jalanan Cape Town dan Johannesburg, misalnya, digusur aparat keamanan. Soal penggusuran demi pesta akbar olahraga bukanlah berita baru. Olimpiade Beijing 2008, misalnya, menggusur tak kurang dari 1,5 juta penduduk dan Olimpiade Seoul 1988 juga menyingkirkan sekitar 700.000 orang dari permukiman mereka—semuanya untuk penyiapan infrastruktur pesta olahraga dunia.
Mereka juga bisa dipastikan tidak mampu menikmati pertandingan di stadion karena harga tiket yang jauh dari jangkauan; harga tiket paling murah untuk pertandingan penyisihan 55 euro; paling murah untuk pertarungan final 275 euro. Sebab itu, tidak heran jika dari sebanyak 3 juta tiket yang tersedia, kurang dari 100.000 saja yang dibeli orang-orang Afrika Selatan sendiri.
Dengan begitu, mayoritas terbesar penikmat Piala Dunia di Afrika Selatan adalah orang- orang luar. Mereka ini diharapkan tidak hanya membelanjakan uang untuk tiket, tetapi tentu saja untuk hotel dan biaya hidup lainnya, cendera mata Piala Dunia, dan suvenir lainnya. Menurut perhitungan sementara, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan stadion-stadion saja mencapai 3,7 miliar dollar AS, yang dipikul terutama oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini belum termasuk biaya-biaya lain, seperti penyiapan infrastruktur pendukung dan pengamanan.
Dan kelihatannya, Pemerintah Afrika Selatan sudah mulai ”kedodoran” dalam pembiayaan sehingga sebulan sebelum penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA turun tangan membantu dana 100 juta dollar AS untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas latihan bagi tim-tim. Dengan tambahan dana ini, FIFA telah membantu pendanaan Piala Dunia 2010 total 523 juta dollar AS. Jika Piala Dunia 2010 sukses—dengan beban ekonomi yang tersisa nanti—jelas dapat memberikan gengsi politik bagi Afrika Selatan dan lebih khusus lagi bagi ANC (African National Congress), partai berkuasa yang menghadapi banyak masalah internal belakangan ini.
Dengan begitu, dalam pandangan banyak pemimpin ANC, Piala Dunia 2010 tidak hanya membuka peluang ekonomi lebih besar bagi negara ini, tetapi sekaligus lagi memantapkan posisi Afrika Selatan sebagai telah bebas dari bayang-bayang apartheidisme dan kini sepenuhnya menjadi emerging country yang mapan di tingkat internasional.
Kandank Ilmu Team
>
Anak jalanan tentu menjadi salah satu pemandangan tak sedap yang kita lihat hampir setiap hari. Entah sejak dari waktu kapan fenomena anak jalanan menjadi ada. Belum ada jawaban pasti untuk itu. Namun anak jalanan tak sekedar fenomena, ia telah menjadi sebuah masalah sosial pelik saat ini. Tentu juga di Indonesia, selain di negara lain di dunia ini, banyak anak jalanan berada. Di Indonesia, anak jalanan beraglomerasi di kota-kota besar, mulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Namun terbanyak mereka berada di kota Jakarta, yaitu sejumlah 31.304 di tahun 2002 (profil dinas bina mental spiritual dan kesejahteraan sosial DKI Jakarta).
Dengan jumlah sebanyak itu tentu pemerintah DKI Jakarta maupun organisasi pemerhati sosial tentu tidak tinggal diam. Telah banyak “jurus ampuh” untuk mengurangi –kalau tidak ingin dikatakan menghilangkan mereka- jumlah anak jalanan. Namun kebijakan demi kebijakan menjadi tak berarti dalam menanggulangi anak jalan. Lebih kasarnya kebijakan kebi kan itu telah gagal. Mulai dari pendidikan luar sekolah seperti rumah singgah, sekolah gratis sampai memulangkan mereka ke tempat asal, dan beberapa bentuk lainnya telah dijalankan. Tetapi lihatlah sampai sekarang masih banyak anak jalanan. Berkeliaran dijalanan protokol sebagai pedagangan asongan, pengemis, pembersih kaca mobil telah menjadi kegiatan sehari-hari mereka yang tentu mengangu ketertiban umum. Dan tentu oleh alasan ini pula lah sebelumnya dikatakan anak jalanan menjadi masalah sosial.
Namun yang menjadi pertanyaan kenapa kebijakan pemerintah tidak mampu mengatasi masalah sosial yang satu ini. Tentu banyak jawaban yang terjabar untuk pertanyaan ini. Tetapi disini jawabannya hanya dilihat dari kaca mata ekonomi. Untuk mempertajam jawaban, kita ambil saja salah satu contoh kebijakan yang gagal yaitu memberi pendidikan gratis. Bisa dilihat ana-anak jalanan masih enggan bersekolah. Mereka lebih memilih berada dijalanan untuk melakukan aktivitas yang tentunya menghasilkan uang. Mengapa memilih berada dijalanan daripada di sekolah? Ini menjadi pertanyaan selanjunya. Dalam Ilmu Ekonomi hal ini terkait dengan masalah pilihan. Konsep biaya peluang tentu menjadi jawaban yang disediakan dalam Ilmu Ekonomi.
Orang–orang dalam konsep ekonomi akan mengambil suatu pilihan apabila biaya peluang atas keputusan yang di ambilnya tersebut lebih kecil. Singkatnya dalam konsep ekonomi orang-orang dikatakan berprilaku rasional. Kembali pada masalah anak jalanan, tentu yang menjadi biaya peluang atas keputusan bersekolah adalah uang yang bisa didapat dengan melakukan berbagai aktivitas dijalanan. Sekarang mari kita hitung, berapa jumlah uang yang didapat anak-anak jalanan.
Anggaplah pendapatan anak-anak jalanan tersebut mendapat pendapatan bersih dalam satu hari Rp10.000. Oleh karena itu, mereka akan mengorbankan uang Rp10.000 setiap hari jika mereka memutuskan untuk berada di sekolah. Seminggu mereka bersekolah selama enam hari, berarti uang yang di korbankan seminggu Rp60.000. Untuk menamatkan sekolah dasar enam tahun mereka mengorbankan uang sebesar RP 17.280.000. Bisa disimpulkan biaya oportunitas dari bersekolah hingga tamat SD adalah lebih dari 17 juta. Jelas, Biaya peluang dari bersekolah sangat besar. Sementara itu pendapatan yang akan mereka dapatkan jika mereka bekerja dengan mengandalkan ijazah SD akan memberikan prospek yang lebih kecil juga.
Sebenarnya penyebab dari kegagalan kebijakan lain yang sejenis menjadi gagal adalah sama, pendapatan yang tinggi yang mereka dapat dijalanan dibanding melaksanakan berbagai kebijakan. Jadi bisa dilihat masalah utamanya adalah pendapatan yang tinggi jika berada dijalanan. Tentu bisa dicari kebijakan yang lebih solutif untuk mengatasi masalah anak jalanan. Yaitu kebijakan yang berusaha untuk mengurangi pendapatan anak jalanan. Salah satu kebijakan tersebut adalah melarang orang-orang memberi uang kepada anak jalanan. Kebijakan ini telah di sosialisasikan oleh pemerintah di berbagai daerah, tapi pelaksanaannya bisa kita lihat sendiri hampir tak berjalan.
Orang-orang tetap memberi uang kepada anak jalanan. Berbagai dalih mulai dari beramal, rasa kasihan, dan lainnya. Seharusnya “kita” sebagai orang yang belajar ekonomi jangan memberi uang kepada anak jalanan dengan alasan yang telah dijabarkan diatas. Masih banyak tempat beramal jika kita berdalih ingin beramal. Dan jika kita berdalih kasihan, malah sebenarnya dengan memberi mereka uang akan semakin menjerumuskan mereka. Telah benar kebijakan untuk melarang memberikan uang kepada orang-orang jalanan. Untuk itu “kita“ sebaiknya memang tidak memberi mereka uang.
Kandank Ilmu Team
>
ASEAN Free Trade Area merupakan suatu wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Salah satu tujuan utama dari AFTA ini adalah menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan kawasan pasar regional bagi sekitar lima ratus juta penduduknya.
Terbentuknya AFTA ini sendiri ternyata menarik perhatian Negara Tirai Bambu, Cina. Negara tersebut berencana untuk meneken perjanjian bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada awal tahun depan atau tepat pada tanggal 1 Januari 2010. Tak bisa dipungkiri, selain mendatangkan benefit bagi negara kita, akan tetapi di sisi lain sejumlah ekonom, para praktisi perdagangan, serta kalangan asosiasi industri memperingatkan bahwa ACFTA ini bisa mengancam kestabilan ekonomi dan industri domestik. Beberapa waktu terakhir memang terlihat adanya kecenderungan kenaikan dalam berbagai indikator perekonomian. Akan tetapi, tentu hal tersebut tidaklah cukup. Bahkan krisis keuangan global tahun yang lalu juga masih menyisakan kelesuan ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Selain itu, kesiapan Negara kita pun dalam menghadapi ACFTA ini masih dirasa sangat minim. Negara kita masih dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas SDM, tingginya tingkat suku bunga perbankan, serta tidak ketinggalan masih lemahnya pengusaan teknologi di masyarakat kita.
Menurut World Economic Forum, daya saing negara kita hanya berada di posisi ke-54, jauh dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jika saja pada 1 januari 2010 ini perjanjian ACFTA ini diteken oleh pemerintah, maka produk nasional kita bisa kalah bersaing dengan produk Cina. Apalagi jika pemerintah sampai membebaskan pajak impor hingga 0%. Hal lain yang dikhawatirkan adalah terjadinya defisit perdagangan. Defisit perdagangan ini paling tidak akan menimpa sektor-sektor yang potensial, seperti tekstil, petrokimia, makanan dan minuman, permesinan, baja, besi bahkan hingga peralatan pertanian pun bisa terkena imbasnya. Jika terus dibiarkan, tak mustahil ancaman PHK dan deindustrialisasi akan menjadi sebuah kenyataan.
Menunda ACFTA
Menganalisis berbagai dampak dari ACFTA yang diprediksikan memilliki lebih banyak sisi negatifnya bagi perekonomian negara kita, pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menunda ACFTA pada tanggal 1 Januari 2010 nanti. Dalam hal ini, memang kepentingan nasional harus kita utamakan daripada sekedar “gengsi” dan rasa hormat terhadap perjanjian tersebut. Barang-barang dari Cina memang menjadi sebuah tantangan yang paling utama dalam ACFTA ini. Selain harganya yang murah, produknya pun dapat bersaing dalam segi kualitas.
Usaha Kita
Terlepas dari ditunda atau tidaknya ACFTA tersebut, tentu persiapan dan antisipasi harus terus kita tingkatkan karena bagaimana pun suatu saat ACFTA tersebut pasti akan berlaku. Untuk meminimalisir dampak negatif dari ACFTA tersebut, skema dari perdagangan dan industri haruslah didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri tanpa mengurangi nilai ekspor yang menggunakan bahan-bahan domestik. Kita bisa membendung produk Cina dengan menambah investasi dalam dan luar negeri untuk kebutuhan pasar domestik. Selain itu, para pelaku usaha perdagangan dan sektor industri juga harus menjalani proses uji Standar Nasional Indonesia (SNI). Penerapan SNI bisa meningkatkan kualitas dan mendongkrak penjualan. SNI juga merupakan salah satu cara penyelamatan produk dalam negeri. Kampanye penggunaan produk buatan dalam negeri juga dirasa sangat efejtif dalam menyongsong ACFTA nanti.
Kandank Ilmu Team
>
Kasus Bank Century seakan bergulir bagai bola api yang panas. Langkah upaya penyelamatan yang dianggap jalan keluar dari masalah oleh oleh LPS atas rekomendasi BI (Boediono) dan disetujui Menkeu RI (Sri Mulyani) seakan menjadi perdebatan tanpa akhir. Pada dasarnya hanya ada 2 pilihan saat itu salamatkan atau tutup. Keputusan untuk melakukan bail out terhadap Bank Century sebagai langkah penyelamatan bukan tanpa dasar atau alasan yang jelas. Bank Indonesia merekomendasikan bahwa Bank Century harus diselamatkan , karena jika ditutup akan berdampak sistematik, hal itu menurut Budiono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI. Berdampak sistematik dalam kasus ini, yang mana dalam pengertian Undang Undang (BI dan LPS), yakni kegagalan suatu bank yang akan berpengaruh secara berantai terhadap perbankan nasional secara khusus dan sistem keuangan bangsa secara umum, yang pada gilirannya berpotensi memicu krisis ekonomi.
Tetapi mengapa ‘kucuran dana’ ini kemudian santer diperdebatkan. Pertama, permasalahan tentang mengapa Bank Century pantas diselamatkan ketimbang Bank Indover, sebuah bank pada Indover mencapai Rp 461 miliar, lalu Bank Mandiri US 31 juta (Rp 341 miliar), BNI sebesar Rp 156 miliar, Bank Bukopin sebesar US$ 15 juta (Rp 165 miliar), Bank CIMB Niaga sejumlah US$ 5 juta (Rp 55 miliar). Atau total dana perbankan nasional di Indover mencapai lebih Rp1 triliun. Sudah dipastikan dana tersebut sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan Bank Century, yang kebanyakan nasabahnya berasal dari kalangan konglomerat, yakni diantaranya dimana sebuah bank Negara dibawah Bank Indonesia yang beroperasi di Belanda. Bank Indover juga memilki kasus atau kesulitan yang hampir sama dengan Bank Century. Aset yang dimiliki keduanya hampir sama pula. Tetapi DPR dan Menkeu Sri Mulyani enggan menyuntikkan dana, sehingga bank itu tertutup. Padahal bank tersebut merupakan bank Milik Negara yang berasal dari dana perbankan BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI. Setidaknya dana BRI Budi Sampoerna dan Murdaya Poo, dan dikabarkan juga terdapat dana pensiunan tentara Amerika. Sehingga penyelamatan Bank Century terkesan tidak adil bila dibanding Bank Indover yang notabene milik negara, padahal angka bantuan likuiditas pada akhirnya sama yakni Rp 6.7 triliun untuk Century milik si Robert Tantular dan Rp 7 triliun untuk Indover milik negara Indonesia. Ternyata dalam hal ini, LPS, Menkeu Sri Mulyani, dan Boediono lebih memilih menyelamatkan Bank Century dibanding “negara Indonesia”. Dari sini bisa kita lihat, terlihat perbedaan keputusan, bias jadi karena ‘jaringan’ kasusnya berbeda atau adanya ‘kepentingan’.
Lalu mengapa DPR menyetujui atas usulan ‘penyelamatan’ Bank Century dibanding Bank Indover? Karena DPR beranggapan membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelamatkan Bank Indover, yakni sebesar Rp. 7 triliun, yang mana sangat menyedot dana APBN. Apabila dana yang dibutuhkan hanya 1-2 miliar tidak menutup kemungkinana diselamatkan. DPR juga percaya bahwa penutupan Bank Indover tidak akan berdampak secara sistemik seperti yang sempat Budiono khawatirkan. Karena dana di Indover hanya sekitar Rp 10-an triliun, sangat kecil dibanding dana perbankan nasional yang mencapai lebih dari Rp 1500 triliun. Dan mengapa DPR pada awalnya setuju agar BI bersama LPS mengambil alih Bank Century dikarenakan bahwa pada awalnya BI memberi laporan bahwa untuk menyelamatkan Century, ‘hanya’ diperlukan dana Rp 632 miliar.Yang kemudian DPR hanya diberitahu bahwa dana bailout yang keluar cuma Rp 1.3 triliun. Karena besaran serta aset Bank Century yang hampir sama dengan Bank Indover , maka langkah penyelamatan Bank Century dengan dana sekitar Rp 1 triliun masih dianggap wajar oleh DPR.
Namun terjadi reaksi berantai pengucuran dana yang lebih besar. Bank Indonesia telah memberikan analisis yang keliru. Seharusnya BI menyebutkan angka Rp 632 miliar hanayalah dana awal, yang kemudian hari berpotensi membengkak jika terjadi rush money yang besar. Dan terbukti, terjadi aliran dana yang besar pada November – Desember 2008, sehingga pada akhirnya angka penyelamatan membengkak hingga lebih dari 1000% yakni Rp 6.7 triliun. Lalu muncul pertanyaan mengapa bank yang sudah dirampok pemiliknya sendiri disuntik dana besar-besaran, kemudian muncul fakta kemana ari dana sebesar itu karena msaih saja sampai saat ini nasabah kecil bank itu uterus saja berdemonstrasi menuntut kembali dana mereka.
Kandank Ilmu Team
>
Adanya persaingan yang semakin ketat antar negara di dunia dan diberlakukannya perdagangan bebas (free trade) menjadikan banyak negara berbondong-bondong untuk melakukan inovasi dalam berbagai hal. Salah satu yang paling menonjol adalah penguasaan teknologi. Dengan teknologi, suatu negara dapat menciptakan barang baru untuk diperdagangkan atau menciptakan cara baru yang lebih efisien untuk meningkatkan produksi barang yang sudah ada.
Ketika terjadi peningkatan produksi suatu barang oleh suatu negara, hal ini berarti terjadinya peningkatan pula pada output secara keseluruhan, yang berarti pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Namun, penerapan teknologi untuk yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian membutuhkan pekerja dengan kemampuan yang cukup (skilled labor). Sedangkan, tidak semua sumber daya manusia yang ada memiliki kemampuan yang sama. Sebagai contoh, negara maju seperti Amerika, jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di atas rata-ratanya dapat mencapai angka yang signifikan, sedangkan kondisi tersebut tidak terjadi Indonesia.
Walaupun demikian, semua orang, baik yang memiliki kemampuan lebih atau tidak (skilled or unskilled labor), membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, rumah, dan pakaian. Oleh karena itu, ketika banyak pekerja yang tidak dapat menggapai sektor formal, maka sektor informal lah yang berkembang dan memberikan lahan pekerjaan untuk para unskilled labor. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor informal telah menjadi penyokong hidup banyak orang, terutama warga negara berkembang yang memiliki keterbatasan kemampuan (skill).
Sektor informal sebenarnya merupakan sektor yang menyumbang pendapatan negara terbanyak dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara jika dimasukkan dalam penghitungan PDB. Perputaran uang dalam sektor informal pun sangat cepat dan dengan jumlah uang yang relatif besar. Bisa jadi inilah alasan mengapa banyak orang yang bahkan lebih memilih mendapatkan penghasilannya melalui sektor informal dibandingkan sektor lainnya.
Namun, sektor informal masih sangat identik dengan pasar gelap (black market) seperti jual beli narkoba, perdagangan anak, dan sebagainya. Hal ini berarti merupakan sesuatu yang harus ditindak tegas oleh pemerintah dan bukan termasuk jenis pekerjaan informal, melainkan salah satu bentuk kriminalitas tingkat berat yang harus diberantas.
Kandank Ilmu Team
